Berita

24/03/2020 00:00

Nasib Persidangan di Tengah Pandemi Virus Corona

Menyebarnya Covid-19 memaksa instansi pemerintah maupun lembaga peradilan untuk membuat panduan teknis berkerja selama menghadapi hal tersebut. Mahkamah Agung tergolong yang paling akhir dalam mengeluarkan panduan teknis. Pada Selasa (17/03) Sekretaris Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

 

Namun pada Senin (23/3) Ketua Mahkamah Agung, Muhamad Hatta Ali, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 

Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk diperpanjang ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19. 

 

Adapun terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya, maka hakim dapat menunda pemeriksaannya walau melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur undang-undang. Sementara, untuk sidang-sidang pidana, pidana militer dan jinayat yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, akan tetap dilanjutkan. SE tersebut juga mengatur dalam persidangan yang tetap dilanjutkan, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antarpengunjung sidang (social distancing).

Majelis hakim juga dapat memerintahkan adanya pengecekan suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak ya akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan. Selain itu, majelis hakim serta pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara.

 

Surat Edaran ini sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung yang terbit pada Selasa (17/3) karena dinilai banyak pihak kurang tegas dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Copyright 2016 - Law Firm Muhammad Taufiq and Partners Developed by JogjaCamp