Berita

09/05/2019 00:00

Saksi Ahli Pidana UNS, Sebar Hoax Di WAG Tidak Bisa Dipidana

Ahli Pidana Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Sidang UU ITE Pasal 28 ayat (2) junto pasal 54A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan terdakwa dr. H. Martanto terus bergulir. Pada Selasa (30/4/19) agenda pemeriksaan Ahli Hukum Pidana, yaitu Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., (59th) dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta. Salah satu mata kuliah yang diajarkan Ahli adalah Cyber Crime. Prof. Supanto dihadirkan kubu terdakwa sebagai saksi yang meringankaan (A De Charge).

Sidang dipimpin Lingga Setyawan sebagai Ketua Majelis, didampingi Bunga Lilly, Ni Kadek Ayu. Hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagyo Mulyono dan Benny. Sedangkan Penasehat Hukum (PH) terdakwa adalah Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., dan Sugiono. Di hadapan majelis, Ahli mengaku tidak kenal terdakwa, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Wonogiri.

Baik Penasihat Hukum, JPU maupun Majelis Hakim secara bergantian meminta penjelasan makna delik. Dijawab Ahli, delik adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang dapat dikenai hukuman karena melanggar undang-undang. Ada delik. Materiil, Formil, Umum, Khusus, Biasa, dll. Masuk ke materi persidangan, PH bertanya, kapan seseorang sebagai anggota Whatsapp Group (WAG) dapat dikatakan memecah belah? Dijawab, anggota WAG itu kesatuan, bukan orang lain. Yang mengetahui isi grup terbatas anggota WAG itu. Maka ketika sesuatu diunggah, apabila ada anggota tidak sepakat dipersilahkan keluar atau menghapus pesan atau membuang postingan. “Pesan WAG tidak bersifat keluar. WAG itu bersifat tertutup. Contoh gambar senonoh. Yang tahu hanya anggota grup. Antar anggota gak masalah. Kalau ada orang luar tahu, karena ada anggota yang memberitahukan,” katanya.

Apakah yang mengunggah bisa dipidana? Dijawab, bukan tindak pidana, karena harus dicari siapa yang memproduksi meme itu. Siapa yang pertama menyebar. Dicari latar belakang apa konten meme itu. Dalam meme “Ketua Partai X Tidak Butuh Suara Umat Islam” siapa yang paling dirugikan?. Dijawab, substansi meme dalam hal apa, dan konteksnya apa? Harus dicari akar masalahnya.

Siapakah yang bisa membuat laporan? Seorang Ketua Umum Parpol atau pengurus atau sompatisanya bisa melapor? Dijawab, harus dilihat ADRT-nya. Semestinya ada surat tugas menunjuk siapa.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE termasuk adalah delik materiil. Dan yang dimaksud tanggungjawab pidana, dengan sengaja atau kealpaan. Dijawab, Harus diselidiki pelaku menghendaki atau tidak. Apakah ingin memecah belah atau tidak.

Orang lain yang bukan korban tidak bisa melaporkan sebagai korban dalam perkara ITE. Dalam perkara pencemaran nama baik juga harus bersangkutan yang mengadukan. Wajib lapor bagi seseorang juga tidak bisa diwakilkan. Filosofinya harus yang bersangkutan. Adilkah terdakwa dipenjara? Dijawab, semestinya orang lain, pihak ketiga, yang menyebarkan menggunakan alat, memberitahukan ditelusuri. Meme itu sejak dulu, secara nasional sudah ada. Tidak dipermasalahkan, yang ada di WAG.

Sumber: https://infowonogiri.com/baca/wonogiri-hari-ini/2019/05/saksi-ahli-pidana-uns-sebar-hoax-di-wag-tidak-bisa-dipidana/ dengan penyuntingan.

Copyright 2016 - Law Firm Muhammad Taufiq and Partners Developed by JogjaCamp